Perdana Menteri Jepang merupakan kepala pemerintahan yang memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbeda dengan Kaisar yang hanya menjadi simbol negara, Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk memimpin kabinet, menentukan kebijakan nasional, serta mewakili Jepang dalam berbagai urusan internasional.
Lalu, bagaimana cara memilih Perdana Menteri Jepang? Apakah dipilih langsung oleh rakyat? Berikut penjelasan lengkapnya.
Baca juga: Tingkat Korupsi di Negara Sakura: Seberapa Bersih Pemerintahan Jepang?
Apakah Perdana Menteri Jepang Dipilih Langsung oleh Rakyat?
Tidak. Perdana Menteri Jepang tidak dipilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat. Masyarakat memilih anggota parlemen (National Diet), kemudian anggota parlemen tersebut memilih siapa yang akan menjadi Perdana Menteri.
Siapa yang Memilih Perdana Menteri Jepang?
Perdana Menteri dipilih oleh National Diet atau Parlemen Jepang. Lembaga legislatif ini terdiri atas dua majelis, yaitu:
- Majelis Rendah (House of Representatives)
- Majelis Tinggi (House of Councillors)
Kedua majelis melakukan pemungutan suara untuk menentukan calon Perdana Menteri.
Tahapan Pemilihan Perdana Menteri Jepang
1. Pemilihan Anggota Parlemen
Rakyat Jepang terlebih dahulu mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan mewakili mereka di National Diet.
2. Parlemen Mengusulkan Calon
Setelah parlemen terbentuk, partai politik atau koalisi yang memiliki dukungan mayoritas biasanya mengajukan calon Perdana Menteri.
3. Pemungutan Suara di National Diet
Majelis Rendah dan Majelis Tinggi melakukan pemungutan suara. Jika hasil kedua majelis berbeda, keputusan Majelis Rendah umumnya memiliki kedudukan yang lebih kuat sesuai ketentuan konstitusi.
4. Pelantikan oleh Kaisar Jepang
Setelah resmi dipilih oleh National Diet, Kaisar Jepang melantik Perdana Menteri sebagai bagian dari tugas kenegaraan yang diatur dalam konstitusi.
Syarat Menjadi Perdana Menteri Jepang
Secara umum, calon Perdana Menteri harus memenuhi beberapa syarat berikut:
- Merupakan warga negara Jepang.
- Menjadi anggota National Diet.
- Mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
- Mampu membentuk kabinet pemerintahan.
Berapa Lama Masa Jabatan Perdana Menteri?
Konstitusi Jepang tidak menetapkan masa jabatan tetap bagi Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri dapat terus menjabat selama masih mendapat dukungan mayoritas di National Diet. Apabila kehilangan dukungan politik atau terjadi perubahan koalisi, Perdana Menteri dapat mengundurkan diri atau digantikan.
Baca juga: Berapa Jumlah Anggota Parlemen Jepang? Ini Penjelasan Lengkapnya
Apa Tugas Perdana Menteri Jepang?
Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri memiliki berbagai tanggung jawab penting, antara lain:
- Memimpin kabinet dan para menteri.
- Menentukan arah kebijakan nasional.
- Menyusun program pembangunan.
- Mewakili Jepang dalam hubungan internasional.
- Mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
- Mengangkat dan memberhentikan menteri.
Mengapa Sistem Ini Diterapkan?
Jepang menerapkan sistem demokrasi parlementer agar pemerintahan dipimpin oleh tokoh yang memperoleh dukungan mayoritas wakil rakyat. Dengan sistem ini, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen sehingga terdapat mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Baca juga: Kenapa Jepang Memiliki 47 Prefektur? Ini Sejarah dan Alasannya
Perdana Menteri Jepang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh National Diet setelah pemilihan umum anggota parlemen. Setelah memperoleh dukungan mayoritas, calon Perdana Menteri dilantik oleh Kaisar Jepang dan mulai memimpin kabinet serta menjalankan pemerintahan. Sistem ini menjadi salah satu fondasi demokrasi parlementer yang diterapkan Jepang hingga saat ini.